RESPON CEPAT PESAN ANTAR : (021) 345 8343 & (021) 386 5055

Ulama Padri Berhasil Menerapkan Sistem Islam yang Memakmurkan Masyarakat Minang

Ulama Padri Berhasil Menerapkan Sistem Islam yang Memakmurkan Masyarakat Minang

Wilayah Minangkabau terapit oleh dua gunung, sebuah wilayah yang sangat subur dan sudah padat penduduk sejak sekitar tahun 1800 M. Penurunan perdagangan emas -produk ekspor tradisional pada abad kedelapan belas- sangat merugikan raja-raja Minangkabau karena sebagian besar pendapatan mereka bersumber dari ekspor emas. Hal ini sangat menghambat kemampuan pemerintah pusat untuk membatasi kewenangan kepala desa. Akibatnya terjadi banyak perpecahan politik.

Perdagangan kopi dan kasia, pengganti kayu manis, yang terus meningkat membuat daerah itu semakin makmur. Namun demikian, seringnya terjadi tindak kriminal, perang antar suku dan desa menyebabkan masalah bagi para pedagang dan masyarakat. Tidak hanya karena kurangnya keamanan tetapi juga karena sistem hukum tidak sesuai dengan kebutuhan mereka, karena hukum didasarkan pada hukum adat.

Melihat kenyataan itu, para ulama Minang membentuk pemerintahan Islam dengan landasan hukum Islam untuk mengatasi berbagai persoalan dan kebuntuan dalam masyarakat Minang. Dan dengan usaha keras, Pemerintahan Ulama Padri berhasil memberi solusi atas berbagai masalah tersebut.

Minangkabau terdiri dari tiga wilayah; yaitu Agam, Tanah Datar dan Kota Limapuluh, yang merupakan jantung dari Minangkabau, yang disebut secara kolektif Luhak nan Tigo (Tiga Daerah). Daerah ini yang terletak di dataran tinggi Bukit Barisan, dikenal sebagai tanah pedalaman sedangkan daerah di luar itu termasuk pantai disebut perbatasan.

Dalam konsep adat Minangkabau terdapat sistem dua laras: Koto Piliang dan Bodi Caniago. Koto Piliang lebih bersifat hirarkis, sedangkan Bodi Caniago lebih didasarkan pada prinsip network, di mana nagari dipegang oleh sekelompok penghulu yang merepresentasikan suku-suku yang terpandang.

Tidak lama setelah terjadinya islamisasi pada abad ke-16, sistem pemerintahan di Minangkabau menganut tiga raja: Raja Alam (raja dunia), Raja Adat (raja hukum adat), dan Raja Ibadat (raja agama Islam). Ketiganya disebut sebagai Raja Tiga Selo. Dalam realitasnya kerajaan tidak pernah berfungsi sebagai institusi pemerintahan di daerah inti (luhak), yaitu; Agam, Tanah datar, dan Lima Puluh Kota.

Jantung Minangkabau yang disebut darat ini tidak diperintah oleh raja, tetapi oleh penghulu (kepala adat) dengan pola organisasi sosial yang didasarkan pada prinsip-prinsip genealogis (kekeluargaan). Daerah inilah yang menjadi basis gerakan Padri. Mereka tidak pernah berada dalam kontrol raja. Keluarga kerajaan hanya memerintah daerah rantau, daerah pinggiran pantai, yang didasarkan pada perspektif teritorial.

Sejarawan terkemuka Minangkabau mencatat, pada masa Perang Padri, Raja Dunia di Pagaruyung tidak memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa di masyarakat dan bahkan tidak bisa menolak setiap keputusan yang dibuat oleh otoritas desa (nagari). Singkatnya, pada akhir abad kedelapan belas tidak ada otoritas yang terpusat di Minangkabau.

Dengan tidak adanya otoritas kerajaan, kekuasaan masyarakat Minangkabau yang sebenarnya ada di unit sosial-politik yang dikenal sebagai nagari (desa). Ukuran desa bervariasi dalam jumlah penduduk serta tingkat geografis. Setiap desa memiliki Masjid sendiri, tempat pemandian umum, jalur perdagangan dan ruang untuk dewan pemimpin. Kepala setiap desa, dikenal sebagai Penghulu, bersama dengan dewan kepala urusan desa. Ada juga adat organisasi sosial Minangkabau yang sejumlah desa akan membentuk aliansi, yang dikenal sebagai laras (perkumpulan desa). seraamedia

Leave a Reply